SEJARAH TERBENTUKNYA BPKAD KOTA BEKSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dibentuk
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bekasi. Berdasarkan ketentuan diatas Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah unsur penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola
Keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang
Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset
daerah;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
Secara Tipelogi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong
ke dalam Tipe A yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu)
sekretariat, dan 4 (empat) bidang, yakni :

  1. KEPALA BADAN
    Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
    memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan
    pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi
    bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset untuk
    mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
    Kepala Badan mempunyai fungsi:
    a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
    b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan
    lingkup bidang keuangan daerah;
    c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat,
    Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. pembinaan administrasi perkantoran;
    e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang
    keuangan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan
    Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka
    penyelenggaraan kegiatan Badan;
    f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
    g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
    h.penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai
    ketentuan yang berlaku;
    i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali
    Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai
    ketentuan yang berlaku;
    j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
  2. SEKRETARIAT
    Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan
    teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi
    urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan
    untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Sekretariat
    mempunyai fungsi:
  1. petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
  2. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan
  3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  4. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
  5. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
  6. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
  7. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  8. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  9. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala;
  10. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan. Sekretariat, membawahkan:

-Sub Bagian Perencanaan;

-Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

-Sub Bagian Keuangan

  1. BIDANG ANGGARAN
    Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi
    anggaran pendapatan dan belanja daerah.
    untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang
    Anggaran mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
    sesuai lingkup bidang tugasnya;
    c. penyusunan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
    daerah dalam perencanaan anggaran;
    d. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan
    Perubahan APBD;
    e. penyusunan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD;
    f. penyusunan Perkada tentang Penjabaran APBD dan Perubahan
    Penjabaran APBD;
    g. penyusunan KUA dan perubahan KUA;
    h. penyusunan PPAS dan perubahan PPAS;
    i. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanan tugas dengan
    Perangkat Daerah terkait;
    j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
    tugasnya;
    k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
    Badan;
    l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
    Badan.
    Bidang Anggaran, membawahkan:
    a. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 1;
    b. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 2;
    c. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran 3.
  1. BIDANG PERBENDAHARAAN
    Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
    dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
    kewenangan Badan yang meliputi pengelolaan kas daerah,
    penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji
    daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
    untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang
    Perbendaharaan mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
    sesuai lingkup bidang tugasnya;
    c. penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
    d. penempatan dan pengelolaan keuangan daerah;
    e. pelaksanaan manajemen pengelolaan kas daerah;
    f. pengkoordinasian, penatausahaan dan pelaporan dana transfer
    dan bantuan keuangan;
    g. pengelolaan dan penatausahaan pengeluaran daerah;
    h. pengelolaan pinjaman daerah;
    i. pengelolaan dan penatausahaan gaji daerah;
    j. penyiapan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
    k. penyusunan anggaran kas;
    l. penyusunan penetapan SPD;
    m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
    tugasnya;
    n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
    Badan;
    o. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
    Badan.
    Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
    b. Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan;
    c. Sub Bidang Penatausahaan Gaji Daerah.
  1. BIDANG AKUNTANSI
    Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
    kewenangan Badan yang meliputi kebijakan dan informasi akuntansi
    pemerintah daerah, evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan dan
    pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis
    urusan di bidangnya. Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
    sesuai lingkup bidang tugasnya;
    c. penyusunan Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Teknis
    Penatausahaan Keuangan Daerah;
    d. penyusunan Sistem Dan Prosedur, Mekanisme Penatausahaan
    Keuangan Daerah Yang Bersumber Dana Dari Anggaran
    Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Maupun Non APBD;
    e. pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    (LKPD) dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
    f. pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan,
    Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah;
    g. pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan
    Daerah;
    h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ;
    i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
    Badan;
    j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
    Badan.
    Bidang Akuntansi, membawahkan:
    a. Sub Bidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah
    Daerah;
    b. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan;
    c. Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
    Anggaran
  1. BIDANG ASET
    Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
    kewenangan Badan yang meliputi penatausahaan aset, pemanfaatan
    potensi aset daerah serta pengamanan dan penghapusan aset untuk
    mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Aset
    mempunyai fungsi:
    a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
    b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
    sesuai lingkup bidang tugasnya;
    c. perumusan kebijakan, perencanaan, pencatatan, penilaian,
    inventarisasi dan mutasi dalam pelaksanaan penatausahaan aset;
    d. perumusan kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan,
    pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan dalam pelaksanaan
    pemanfaatan potensi aset daerah;
    e. perumusan kebijakan, perencanaan, pelelangan, penghapusan,
    sosialisasi, penyusunan, pamautauan dan pengamanan serta
    pensertipikatan dalam pelaksanaan pengamanan dan
    penghapusan aset; 17
    f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup
    tugasnya;
    g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala
    Badan;
    h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
    Badan.
    Bidang Aset, membawahkan:
    a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
    b. Sub Bidang Pemanfaatan Potensi Aset Daerah;
    c. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset.