Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan ketentuan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan bertindak selaku PPKD, BUD dan Pembantu Pengelola Keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya