Tugas dan Wewenang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) :

• Menyusun DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBD);
• Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
• Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran , pasal 22 (1), (2), (3);
• KPA dapat merangkap sebagai PPK;
• Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

Tugas dan Wewenang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :

• Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
• Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang Belanja Pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanja Pegawai;
• Melaksanakan kegiatan swakelola;
• membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
• Mengusulkan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) / DPA kepada KPA, Pasal 13;
• PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA;

---

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran :

• Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara ;
• Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
• Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
• Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
• Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank ;
• menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ;
• Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya ;
• Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA atau PPK ;
• Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala SKPD dapat menunjuk beberapa BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sesuai kebutuhan;